Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Loteng Ahmad Syamsul Hadi|dokumentasi Journalntbnews|.
Lombok Tengah (NTB) – Komisi I DPRD Lombok Tengah memberikan penegasan bahwa dewan turut sekuat tenaga bersama LSM Kasta NTB memperjuangkan nasib guru honorer Tanpa Penempatan (TP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu..
Penegasan tersebut, langsung disampaikan panjang lebar oleh Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi SH. S.Pd di hadapan Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris dan jajaran, bersama ratusan guru TP saat hearing berlangsung dingesung utama di DPRD pada Jum'at 2 Mei 2025.
Pada kesempatan tersebut, Samsul yang juga Ketua DPD Nasdem Lombok Tengah ini, mengkonfirmasi jumlah total guru honorer yang saat ini berstatus TP pasca tidak lulus ASN dan PPPK Penuh Waktu yang diungkap dalam hearing tersebut berjumlah 575 orang.
Pihaknya meminta soal data tersebut untuk konsisten, karena data sisa guru honorer terkahir 660 orang sesuai dengan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BPN) yang diperoleh dalam sebuah rapat terbatas dengan pihaknya.
“kita nanti akan minta untuk diperbaiki data, jangan asal sebut 575. Saya tidak mau dibilang pembohong.” ucapnya.
Menurutnya, soal alur proses terkait dengan rekrutment honorer menjadi PPPK. Di mana, dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Loteng minggu lalu dalam rapat gabungan komisi dan telah disampaikan secara terbuka pada Rapat Paripurna DPRD, petrsoalan tersebut harus jadi atensi penuh pemerintah daerah.
Hal tersebut tandasnya, telah dimulai dilakukan dengan tidak ada lagi penerimaan ASN dan full penerimaan pegawai adalah PPPK sebagai langkah awal DPRD dan Pemkab Loteng.
Sesuai data yang ada di dinas terkait, diungkapkan kalau guru PNS yang akan pensiun per desember 2025 total 237 ditambah dengan data pensiun pegawai fungsional tertentu, sehingga total pegawai pensiun tahun ini di Loteng 267 orang.
Sementara total pegawai yang akan lulus tahun ini sebanyak 378. Pihaknya meminta agar rekan bersabar terkait dengan persoalan honorer tersebut.
Rekrutment pegawai di Loteng terdiri dari 3 jenis. Antara lain, sistem penerimaan pegawai yang melebihi angka kebutuhan, dimana total ASN di Loteng saat ini sudah mencapai di angka 10385 orang. Sistem.berikutnya, sistim pengangkatan sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun.
Yang berikutnya, sistem rekrutmentnya, mengkat pegawai di bawah angka atau jumlah yang pensiun. Dan di Loteng saat ini menganut rekrutment pegawai dengan sesuai dengan jumlah yang keluar atau pensiun.
“Kalau 378 keluar, maka 378 kita ambil. Tentu nanti ada penambahan spesifik lagi kalau dibutuhkan,” Ujarnya.
Saat ini, Komisi I ingin memastikan, kalau tahapan rekrutment Honorer TP Guru menjadi PPPK Paruh Waktu yang dipertanyakan, sudah sampai pada prosesn In-jack.
Sementara kalau ada usulan dari Presiden Kasta NTB untuk koordinasi langsung ke Jakarta (Menpan RB), "kalau dinas-dinas saat ini sudah tidak punya uang karena terkena refocusing Rp.59 Miliar sehingga perjalanan dinas habis semua. Bahkan DPRD Loteng sudah tidak punya perjalanan dinas." Tutupnya. (**).
