Lombok Barat, Journalntbnews.com Dalam sebuah wawancara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat, Ahad Legiarto, mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I Pengga yang dilaksanakan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 42.215.498.000, namun alangkah mengejutkannya, Legiarto hanya mengetahui proyek tersebut dari informasi yang disampaikan oleh seorang wartawan. 13/7/2025
Menurut Legiarto, ada kemungkinan bahwa proyek tersebut merupakan tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia menyoroti pentingnya adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pihak BWS, menegaskan bahwa jika tidak ada komunikasi yang jelas, bisa jadi akan muncul masalah di lapangan. “Jangan nanti ada masalah di lapangan baru libatkan kabupaten,” ucapnya dengan serius.
Kekhawatiran atas kurangnya koordinasi ini sebenarnya beralasan. Belum lama ini, sejumlah warga yang terdampak proyek mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan kompensasi atas penebangan pepohonan yang dilakukan di sepanjang area pembangunan irigasi. Salah satu warga, Haji Bahar, menegaskan bahwa perhatian terhadap dampak sosial sangat penting.
“Mereka tidak memperhatikan dampak sosialnya, jangan salahkan jika warga protes,” ungkapnya.
Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk proses komunikasi yang lebih baik antar instansi pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Legiarto, ia menyarankan agar pihak wartawan menghubungi BWS NT I NTB untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek tersebut, mengingat bahwa proyek ini bukan menjadi kewenangannya.
Di sisi lain, pihak BWS NT 1 NTB hingga saat ini belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait proyek rehabilitasi tersebut. Ketidakjelasan informasi ini menciptakan kekhawatiran di kalangan warga yang merasa terabaikan dan tidak dipedulikan pada aspek sosial dari proyek pembangunan yang mungkin berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.
Kondisi ini menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan instansi terkait harus segera ditangani agar konflik sosial dan protes dari masyarakat dapat diminimalisir. (RJ)
