LOMBOK TENGAH – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah memulai rangkaian monitoring dan evaluasi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Pada hari pertama, Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan itu menyasar sejumlah OPD dan lokasi strategis yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penggerak ekonomi masyarakat.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) di bawah Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Komisi II mengecek langsung layanan perizinan dan realisasi investasi tahun 2025. Fokusnya pada kemudahan berusaha, capaian realisasi investasi, serta kontribusi perizinan terhadap PAD.
Selanjutnya, rombongan bertolak ke PLUT KUMKM di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat. Di sentra UMKM ini, Komisi II melihat efektivitas pendampingan pelaku usaha, pemanfaatan fasilitas, dan dampaknya terhadap peningkatan omzet UMKM binaan.
Komisi II juga melakukan monev ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Anggota dewan menggali data volume produksi perikanan tangkap, retribusi TPI, dan kendala nelayan selama 2025.
Monev berlanjut ke Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang. Di sana Komisi II menemui kelompok pengolah kebun kopi. Evaluasi difokuskan pada program bantuan alsintan, pelatihan pascapanen, akses pasar, dan nilai tambah produk kopi lokal terhadap ekonomi desa. Di sektor pariwisata, Komisi II mengunjungi ITDC di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pembahasan dengan manajemen ITDC menyoroti progres pengembangan kawasan, serapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi ITDC dan tenant terhadap PAD Lombok Tengah 2025. Terakhir, Komisi II menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bapenda. Fokusnya pada realisasi investasi sektor industri-perdagangan, pengelolaan kawasan industri, dan capaian target PAD dari retribusi pasar, tera ulang, serta pajak daerah.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah Ferdian Elmansyah S.I.P.MM menyampaikan, monev hari pertama ini untuk mencocokkan data LKPJ 2025 dengan kondisi riil di lapangan.
“Hasil monev akan jadi bahan catatan strategis dan rekomendasi komisi II. Kami ingin pastikan program OPD mitra benar-benar berdampak ke PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian monev LKPJ 2025 oleh Komisi II DPRD Loteng dijadwalkan berlangsung selama sepekan ke depan dengan menyasar OPD lain di bidang ekonomi. (JN).
