Lombok Tengah – Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah, Rabu (17/6/2026), kembali membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi soal pertanggungjawaban APBD 2025. Selain soal MTQ, Wakil Bupati Dr HM NURSIAH,S,Sos M.S.I juga menjawab banyak catatan dari fraksi, mulai dari anggaran, BBM, stunting, sampai aset daerah.
1. Fraksi PKS: Minta Belanja Lebih Produktif
Wakil Bupati sepakat anggaran harus lebih banyak untuk pembangunan, bukan sekadar belanja rutin pegawai. Tim Anggaran Pemda akan rapikan APBD ke depan. Belanja aparatur yang kurang produktif akan dipangkas dan dialihkan untuk bangun jalan, sekolah, puskesmas, dan bantu ekonomi warga.
Soal antrean BBM bersubsidi, Pemda akan perketat pengawasan di SPBU bersama polisi. Tujuannya cegah penimbunan dan pastikan petani, nelayan, sopir angkutan tidak kesulitan dapat solar dan pertalite.
Untuk stunting, Wakil Bupati menyebut ada 49 ribu keluarga berisiko di Lombok Tengah. Penanganan stunting jadi program prioritas. Anggaran akan ditambah untuk posyandu, air bersih, sanitasi, dan makanan bergizi bagi ibu dan anak.
2. Fraksi PPP: Minta Pengawasan Anggaran Ketat
PPP menyoroti belanja daerah yang besar tapi manfaatnya belum merata. Wakil Bupati menegaskan Inspektorat Daerah akan mengawasi sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Tujuannya agar uang daerah tidak boros dan benar-benar dipakai bangun infrastruktur dasar.
Pemda juga setuju RAPBD harus disusun bareng antara OPD, Bupati, dan DPRD lewat Musrenbang. Ini agar program yang dianggarkan sesuai kebutuhan nyata warga.
Soal BUMD, Wakil Bupati minta BUMD tidak hanya mengandalkan modal dari Pemda. BUMD harus jadi perusahaan sehat dan bisa kasih untung ke daerah.
3. Fraksi Nasdem: Soroti Gedung Nganggur dan Layanan RSUD
Nasdem menyoroti banyak bangunan dari DAK dan DBH-CHT yang belum dipakai maksimal. Contohnya: Rumah Mutiara, Sentra Walet, RPH Barabali, Sentra Tepung Tapioka Pancor Dao, Sentra Tembakau Pancor Dao, dan Pasar Seni Sengkerang.
Nursiah mengakui ada kendala administrasi, aturan pemanfaatan, dan kesiapan pengelola. Solusinya, Pemda akan percepat serah terima aset dan buka kerja sama dengan pihak ketiga atau koperasi agar gedung cepat beroperasi dan bantu ekonomi warga.
Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Pancor Dao baru lengkap bangunannya akhir 2025. Sekarang pelaku usaha lokal sedang urus izin NPPBKC agar bisa mulai produksi.
Untuk lingkungan, Pemda janji tambah anggaran tangani sampah, lampu jalan, tata Kota Praya, kawasan kumuh, dan air bersih.
Terkait RSUD Praya yang sudah tipe B, layanan akan ditambah: medical check-up, cath lab untuk jantung, layanan kanker, pusat stroke, dan home care. Tarif baru tipe B akan disesuaikan.
Soal gaji PPPK paruh waktu yang diangkat Oktober 2025, Bupati tegaskan hak mereka akan dijamin. Untuk tunggakan PBB-P2, Bapenda terus tagih dan data ulang lewat desa. Jabatan kepala OPD yang kosong juga akan segera diisi lewat sistem merit.
4. Fraksi Demokrat: Jangan Hanya Jadi Penonton di KEK Mandalika
Demokrat minta belanja modal ditambah agar ekonomi tumbuh. Bupati bilang pembangunan infrastruktur akan difokuskan ke yang berdampak langsung ke ekonomi warga.
Agar warga lokal tidak jadi penonton di KEK Mandalika, Pemda perkuat pelatihan kerja di BLK. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan hotel, pariwisata, dan ekonomi kreatif. UMKM juga dibina dan dibantu modal agar anak muda bisa kerja atau buka usaha sendiri.
Untuk pertanian, Pemda jamin pupuk dan bibit lancar. Embung dan irigasi desa terus dibangun agar sawah tetap ada air meski cuaca tak menentu. Asuransi usaha tani juga didorong agar petani tidak rugi saat gagal panen.
Terkait kasus hukum di SKPD, wakil Bupati menyatakan itu jadi bahan evaluasi. Inspektorat akan perketat pengawasan. Pemda berkomitmen hadirkan layanan cepat, mudah, dan tanpa pungli.||
Editor: Muhammad ROSIDI
