Nusa Tenggara Barat, Journalntbnews.com.
Pembukaan Festival Olahraga Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan publik setelah adanya larangan bagi wartawan untuk meliput acara tersebut. Keputusan yang diumumkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) NTB ini menimbulkan pertanyaan, terutama karena tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan di balik larangan tersebut.
Ketua Forum Rakyat, Hendrawan Saputra, dengan tegas menyayangkan keputusan ini. Menurutnya, wartawan seharusnya diperbolehkan untuk meliput acara yang diharapkan menjadi ajang transparansi dan keterbukaan untuk publik. "Kenapa wartawan dilarang meliput? Ini acara besar yang seharusnya transparan dan terbuka untuk publik," ungkap Hendrawan dengan nada mengkritik. Sabtu,26/7/2025
Selain itu, ia juga menyoroti anggaran FORNAS VIII yang mencapai Rp28 miliar, namun hanya Rp25 miliar yang diumumkan ke publik. "Kemana Rp3 miliar yang lainnya?" tanya Hendrawan, menandakan adanya kekhawatiran terhadap manajemen keuangan dalam penyelenggaraan acara ini. Ia menilai bahwa Diskominfotik NTB menunjukkan ketidakprofesionalan dalam mengelola acara nasional ini, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam aspek transparansi anggaran.
Tidak hanya Hendrawan, Ketua DPW Media Independen Online (MOI) NTB, Feriyal, juga mengecam keras keputusan larangan wartawan meliput. Feriyal berpandangan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap media lokal. "Panitia dan Diskominfotik NTB seakan tidak becus mengelola wartawan dalam acara nasional ini," ujarnya,
Ketidakpuasan terhadap pengelolaan informasi publik juga menjadi sorotan saat Feriyal mencoba menghubungi panitia untuk meminta klarifikasi namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. "Ini menunjukkan ketidakprofesionalan panitia dalam mengelola acara dan menyampaikan informasi kepada publik," tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari panitia atau pemerintah provinsi NTB mengenai larangan ini. Kekosongan informasi resmi ini semakin memperuncing kontroversi dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan FORNAS VIII.
Dengan anggaran yang signifikan dan statusnya sebagai acara nasional, harapannya adalah agar seluruh proses penyelenggaraan FORNAS VIII dapat berlangsung dengan baik, terbuka, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk media yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Keterlibatan wartawan dalam lapangan merupakan cermin tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan bahwa event ini mendapatkan perhatian yang layak dari masyarakat luas. (RJ)
