Lalu Atin menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari penerbitan surat dinas KPU Lombok Tengah Nomor 111/PAW.01.1-SD/5202/2/2025 yang menyatakan Sdr. H. Jumedan, S.Pd.I. memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Namun, surat tersebut dinilai bertentangan dengan fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 31/MP-DPP-PPP/2025, yang menyatakan Jumedan tidak memenuhi syarat. Hal ini karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 1713/SK/DPP/C/V/III/2025 dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah PPP yang bersifat final dan mengikat.
Menurutnya dugaan pelanggaran pidana mengacu pada Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan, dapat diancam pidana penjara maksimal tujuh tahun.
Lalu Zubprihatin menegaskan, keputusan KPU tersebut sama artinya dengan menyatakan “perang terbuka” antara PPP dan KPU Lombok Tengah dengan masyarakat. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam atas hal ini.
“PPP jangan mempertontonkan kebobrokannya yang nyata-nyata melanggar AD/ART-nya sendiri dan tidak mematuhi putusan Mahkamah PPP,” ujarnya.
Ia bahkan mendesak agar PPP di Lombok Tengah dibubarkan. Lalu Atin juga mengingatkan pentingnya integritas, terutama bagi tokoh agama yang sudah diakui oleh masyarakat.
"Sudah diberi kepercayaan sebagai tokoh agama, jangan sampai meludah lalu menjilat kembali. Mari kita saling mengingatkan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Herliawan yang dikonfirmasi melalui WhatsApp menjawab, “Kami kira, kemarin secara utuh sudah kami sampaikan pada saat hearing soal batasan kewenangan kami sesuai dengan aturan norma yang ada. Soal yang lain-lain, kami tidak komentar, bang.” (Red/RJ)
