Puluhan Guru dilombok Tengah Minta DPRD Komisi IV Memberikan Kemudahan Perizinan dan Hak-Hak Guru Dipenuhi
Lombok Tengah (NTB) -Samsul Rijal, Koordinator Sekolah BKU Lombok Tengah, meminta kepada pihak dinas untuk mempermudah proses perizinan sekolah, baik sekolah lama maupun baru. Selain itu, ia juga meminta perhatian terhadap hak-hak guru swasta, terutama dalam hal mempermudah pengajuan UMPK (Uang Makan Pegawai Kontrak).
Permintaan ini disampaikan dalam audiensi dengan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Belangsung di Aula Kantor DPRD pada Rabu 21 Januari 2026.
Samsul Rijal berharap agar pihak dinas dapat mempertimbangkan permintaan ini dan memberikan kemudahan bagi sekolah-sekolah swasta di Lombok Tengah.
Dengan demikian, diharapkan guru-guru swasta dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa-siswi di Lombok Tengah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Hamzan Mirzani, menerima audiensi puluhan guru swasta. Dalam pertemuan tersebut, guru-guru swasta meminta kemudahan dalam proses perizinan sekolah dan perhatian terhadap hak-hak mereka. Hamzan Murzani merespons positif permintaan tersebut dan meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan terkait perizinan sekolah agar tidak mempersulit guru-guru swasta. Dengan demikian, diharapkan proses perizinan dapat menjadi lebih lancar dan hak-hak guru dapat dipenuhi.
Sementara itu Nursiah, pembina MKKS Sekolah Swasta, mengungkapkan bahwa proses pendaftaran perizinan sekolah sangat sulit dan membutuhkan biaya besar karena perlu menggunakan jasa konsultan. Ia meminta kepada DPRD Loteng Komisi IV untuk mengembalikan aturan seperti sebelumnya, karena menurutnya proses perizinan di dinas seharusnya mudah, namun malah menjadi rumit dan memakan waktu lama jika melalui prosedur perizinan online, serta membutuhkan biaya tambahan. Nursiah berharap agar Komisi IV dapat membantu menyelesaikan masalah ini. |®|
