Photo Ekslusif journalntbnews| Usai diperiksa BMA ditahan jaksa
LOMBOK TENGAH (NTB). Kejari Praya Menetapkan Tersangka BMA selaku penyedia makanan basah dan kering pada rumah sakit umum Praya tahun anggaran
2017-2020 yang merugikan keuangan Negara dan daerah," pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah dilaksanakan penetapan tersangka Saudara, BMA selaku Penyedia Makanan Basah/Kering pada RSUD Praya Tahun 2017-2020," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Bapak Bratha Hariputra, SH. MH Senen (3/6/2024).
Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengadaan Bahan Makanan Basah/Kering pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tahun Anggaran 2017-2020 yang merugikan keuangan Negara/Daerah,"
Adapun penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-804/N.2.11/Fd.1/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 An. Tersangka Inisial BMA selaku Penyedia Makanan Basah Dan Makanan Kering Pada Rsud Praya Tahun 2017-2020.
Adapun penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara korupsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang telah menjatuhkan hukuman terhadap tiga terpidana yakni Mantan Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir, Mantan Bendahara RSUD Praya Sdri. Baiq Prapningdiah Asmirini dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Praya, Adi Sasmita," jelas Kasi Pidsus.
Selanjutnya, Ketiga terpidana tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1319 K/Pid.Sus/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap Mantan Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1399 K/Pid.Sus/2024 tanggal 7 Maret 2024 terhadap Bendahara RSUD Praya, Baiq Prapningdiah Asmirini dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1348 K/ Pid.Sus/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap PPK RSUD Praya, Adi Sasmita." terangnya.
Berdasarkan kasus korupsi tersebut kata Bratha, dilakukan pengembangan perkara yang kemudian menetapkan tersangka, BMA sebagai salah satu dari penyedia yang turut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengadaan Bahan Makanan Basah/Kering pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tahun Anggaran 2017-2020 yang merugikan keuangan Negara/Daerah," sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 700/01/INS/RHS/2024/KH tanggal 30 Januari 2024 dengan jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 528.949.392,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)," jelasnya.
Tersangka BMA dijerat dengan pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. SUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP," tersangka BMA kini dititip di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram selama 20 hari kedepan." Tutup Kasi Pidsus.
Sumber. Journalntbnews
