Lombok Barat, Journalntbnews.com. Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Barat yang digelar di Puri Saron Hotel, Senggigi, Sabtu (27/9/2025), berakhir ricuh. Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) lokal dengan tegas menolak seluruh hasil Musda, menuding forum tersebut eksklusif dan tidak demokratis.
Penolakan mencuat lantaran banyak OKP yang mengaku tidak menerima undangan resmi, baik sebagai peserta penuh maupun peninjau. Mereka menilai panitia sengaja menutup ruang partisipasi sehingga Musda kehilangan legitimasi.
Ramli, Ketua Pemuda NWDI Lombok Barat sekaligus mewakili Presedium Badan Otonom NWDI, menyebut Musda kali ini mencederai prinsip demokrasi kepemudaan.
“KNPI selalu digadang-gadang sebagai rumah besar bagi seluruh pemuda. Tapi hari ini kami melihat DPD II KNPI Lombok Barat justru membangun tembok eksklusif di Puri Saron,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Ikatan Sarjana (IS) NWDI melalui sekretarisnya, Dr. Saeful Akhyar.
“Musda yang tidak melibatkan OKP, yang notabene pemegang kedaulatan organisasi, secara otomatis cacat hukum dan melanggar AD/ART KNPI,” jelasnya.
Ia menambahkan, Musda seharusnya berjalan sesuai aturan organisasi agar tidak terkesan diatur oleh kepentingan kelompok tertentu.
Selain mempersoalkan proses, pemilihan ketua baru yang dikabarkan dimenangkan oleh M. Taufik juga ditolak. Para OKP menilai hasil tersebut hanyalah rekayasa kepentingan sempit yang tidak mewakili suara mayoritas pemuda Lombok Barat.
Pemilihan lokasi Musda di hotel mewah kawasan wisata Senggigi pun menuai sorotan. OKP menilai pilihan tersebut semakin mempertegas jarak antara KNPI dengan realitas pemuda di akar rumput.
“Terlebih ada indikasi setingan dalam Musda kali ini. Jika praktik seperti ini terus terjadi, kami ragu KNPI Lobar bisa berjalan dengan baik ke depan,” tambah Ramli.
Alih-alih menjadi ajang konsolidasi, Musda justru berpotensi memicu perpecahan baru di kalangan pemuda. Sejumlah OKP menyatakan akan segera melayangkan surat keberatan resmi kepada DPD I dan DPP KNPI agar hasil Musda Lobar dibatalkan. (RJ)
