Mataram,Journalntbnews Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (Lemtari) NTB akhirnya dikukuhkan di Gedung Taman Budaya Jalan Majapahit, Kota Mataram, Selasa (04/11/2025). Mereka dilantik langsung Ketua DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo,SH.
Dengan komposisi, Nurdin Dino, SH., MH., sebagai Ketua Lemtari NTB, Sachnun Kalam, SH., sebagai Wakil Ketua, dan Sony Pangeran BP,SH,.MH sebagai Sekretaris. Pengukuhan yang berlangsung khidmat ini disaksikan perwakilan Gubernur NTB, perwakilan Kapolda NTB, perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, para tokoh adat, dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Ketua DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo,SH. menjelaskan, keberadaan Lemtari di seluruh penjuru nusantara bukan untuk membawa adat istiadat yang baru. Melainkan memfungsikan, memberlakukan, dan mempergunakan kembali aturan hukum adat di daerah masing-masing.
Hukum adat dapat dijadikan tuan di daerah sendiri dan menandakan jati diri bangsa Indonesia yang beradab. Ia berharap setiap stakeholder di Provinsi NTB, untuk memberikan dukungan dan ruang yang seluas-luasnya agar pengurus Lemtari NTB dapat maksimal melaksanakan fungsinya.
"Secara pribadi maupun lembaga, saya berharap dukungan pemerintah daerah kepada Lemtari dalam hal pembinaan adat istiadat daerah," ujarnya.
Begitu juga sebaliknya, ia mendorong pengurus Lemtari NTB untuk menjalin kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Dia mengingatkan agar tidak ragu dalam mempergunakan kembali hukum adat di setiap aspek kehidupan.
Terlebih di tengah arus budaya luar dan kemajuan teknologi yang menggangu adat istiadat nusantara. Tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang berat.
"Tegakanlah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah, dan Sunah Rasul. Kalau haram menurut agama, maka adatlah eksekutornya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Lemtari NTB, Nurdin Dino, SH., MH., menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kehadiran pengurus pusat untuk melantik langsung para pengurus di Bumi Gora.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengingat banyaknya tugas yang akan diemban ke depannya. Karena daerah NTB masih memiliki beberapa persoalan, termasuk yang berkaitan dengan tanah ulayat.
"Sejak nenek moyang, hukum adat adalah aturan tertinggi. Lemtari NTB mengajak APH dan pemerintah daerah berkolaborasi dan kerja sama dalam menuntaskan persoalan tanah ulayat secara adat," jelas Dino.
(Jntb)
.
