Muslihin SH, Fraksi PPP DPRD Lombok Tengah Sampaikan Pandangan Umum tentang APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD/ Selasa (18/11/2025)
Lombok Tengah (NTB) -Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan pandangan umum tentang Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Dalam pandangan umum tersebut, juru bicara Fraksi PPP Muslihin, SH menekankan pentingnya kemampuan keuangan daerah yang mandiri untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Mereka juga menyoroti perlunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan.
Prioritas Anggaran
Fraksi PPP berharap agar RAPBD 2026 lebih memfokuskan prioritas anggaran pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memiliki data kongkrit terpadu dan skema pengentasan secara bertahap yang harus dilakukan antar SKPD terkait.
Evaluasi Pajak dan Retribusi
Mereka juga meminta pemerintah untuk serius dalam mengevaluasi permasalahan utama dalam pajak dan retribusi, serta meningkatkan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi sebagai alat kontrol pemerintah terhadap wajib pajak.
Dengan demikian, Fraksi PPP berharap bahwa APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan.
Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah Kritik Struktur APBD 2026, Dorong Peningkatan Belanja Modal dan Pelayanan Publik
Lombok Tengah, 18 November 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan pandangan umum terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKS menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat penurunan signifikan alokasi transfer ke daerah.
Melalui Juru Bicaranya Ahmad Rifa'i Fraksi PKS mengkritik struktur APBD 2026 yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan operasional rutin, sementara alokasi untuk belanja modal sangat terbatas. Hal ini dinilai kurang mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, serta pengembangan perekonomian masyarakat.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PKS memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Pertama, mereka mendorong peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Kedua, Fraksi PKS menekankan pentingnya memperkuat pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ketiga, mereka mengusulkan pengembangan program-program strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terakhir, Fraksi PKS mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi inovatif yang berbasis potensi riil daerah.
Fraksi PKS juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah daerah yang kritis namun konstruktif. Mereka siap mendukung setiap kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, namun tetap akan memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan pandangan ini, Fraksi PKS berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Lombok Tengah dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.|®|
