PRAYA – Gabungan Komisi III dan IV DPRD Lombok Tengah resmi menyerahkan 85 rekomendasi LKPJ 2025 ke Pemda. Juru Bicara Gabungan Komisi, Ahmad Syamsul Hadi, S.H, menyebut rekomendasi ini menyentuh 15 OPD/BUMD sekaligus.
“Anggaran pemeliharaan jalan 820 km hanya Rp800 juta. Satu kilometer cuma dapat jatah di bawah Rp1 juta per tahun. Ini tidak logis,” tegas Ahmad Syamsul Hadi, S.H, saat membacakan laporan gabungan Komisi.
Komisi III mendesak PUPR cari dana pusat/provinsi untuk jalan, beli ekskavator mini untuk bencana gang sempit, dan bangun bendungan multifungsi di wilayah utara untuk Praya Tengah, Praya Timur, Janapria.
Komisi IV Sorot Bencana, Kesehatan, dan Shelter
1. BPBD Krisis TRC: Personel Tim Reaksi Cepat kurang. DPRD minta rekrut minimal 1 pleton = 30 orang. Gudang logistik BPBD juga sudah tidak layak dan harus direhab. Gudang baru yang representatif wajib dibangun terpisah dari gudang alat. 2. Damkar Butuh Skylift: Pos Damkar Praya Barat dan Praya Barat Daya harus diaktifkan. Eks Puskeswan Penujak diusulkan jadi pos baru. Mobil hidrolik skylift mendesak untuk gedung bertingkat. 3. Disnakertrans: Sistem informasi ketenagakerjaan dan PMI harus digital, terintegrasi, agar layanan cepat. 4. Dinkes: Dokter dan bidan harus merata sampai Pustu. DPRD minta bangun RS Tipe D di Kopang dan Praya Timur sebagai penyangga RSUD. UTD diminta dievaluasi karena jauh dari RSUD Praya. 5. RSUD Praya: Lahan tak cukup. DPRD minta percepat appraisal dan bebaskan lahan sebelah barat. Ventilator ICU kurang, sementara tempat tidur sudah di atas 250 unit. Sistem beli obat-BMHP diminta diubah jadi berbasis klaster biar tidak telat di IGD. 6. Shelter Mangkrak: Dinsos dan DP3AP2KB sama-sama belum punya shelter padahal sudah 2 tahun direkomendasikan. 7. Kesra: Percepat akta notaris masjid dan bina pengurus masjid jadi pusat pemberdayaan.
Rekomendasi Lain yang Menonjol:
Dishub: Meterisasi PJU ilegal mulai 2027, parkir digital, tertibkan truk OD di ruas Batu Nyala–Lajut. DLH: Tambah depo sampah jadi 3 titik berpagar tembok, beli ekskavator loader, terbitkan Perbup Sampah. Perumda Air: Penghargaan harus sejalan debit air. Banyak warga air mati berhari-hari. PPPK: Komisi IV minta Pemda naikkan upah PPPK paruh waktu tenaga kesehatan dan guru karena belum layak.
“Pola umumnya sama: anggaran minim, data lemah, shelter mangkrak, dan butuh digitalisasi. Pemda harus kerja lintas OPD. BPBD dengan TRC, Dinkes dengan Dinsos urus ODGJ, Damkar dengan edukasi desa,” ujar Syamsul.
Seluruh Kepala OPD dan BUMD hadir 100% tanpa wakil saat pembahasan. Laporan gabungan ini ditandatangani Ketua DPRD H. Lalu Ramdan, S.Ag dan 3 Wakil Ketua.
Editor: Redaksi
