MataramJournalntbnews.
Di tengah padatnya agenda akhir tahun, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar kembali menunjukkan komitmen kuatnya memperjuangkan nasib ribuan pegawai non-ASN. Bukan lagi sekadar menunggu keputusan dari pusat, Najmul memilih turun langsung menjemput kepastian.
Usai mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (3/12/2025), Bupati Najmul melanjutkan langkah cepatnya dengan berkoordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Semua dilakukan demi memastikan tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 tetap mendapat ruang dalam skema PPPK paruh waktu.
,,Hari ini kami ke BKN, besok ke Kemenpan RB untuk mencari solusi yang tepat dan sesegera mungkin terkait nasib P3K R2, R3, dan R4,” ujar Bupati Najmul.
Ia menegaskan, perjalanan ini untuk memastikan honorer yang belum lulus passing grade, tidak ikut seleksi, maupun yang datanya belum tervalidasi tetap memiliki harapan. Skema PPPK paruh waktu, kata Najmul, merupakan solusi nasional untuk menghindari ancaman PHK massal.
“Alhamdulillah, ikhtiar pemerintah daerah sudah maksimal. Meski hasilnya belum terlihat sekarang, semua persyaratan sudah kami sampaikan,” tambahnya.
Namun Najmul menyadari, finalisasi penyelesaian honorer kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Ia berharap gerak cepat daerah dapat mempercepat keputusan di tingkat nasional.
“Bolanya sekarang ada di Kemenpan RB,” tegasnya.
(Jntb)
