Loteng,journalntbnews.com-
Proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Tengah yang digadang-gadang sebagai program percepatan ekonomi rakyat, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi ratusan buruh dan sub-kontraktor lokal.
Para pekerja yang awalnya optimistis dan menggantungkan harapan pada pengawasan instansi bersemboyan "Pelindung Rakyat" , kini harus menelan pil pahit.
Janji pembayaran yang terus diulur hingga 4 bulan lamanya saat ini memicu krisis finansial, keretakan rumah tangga, hingga ancaman keselamatan jiwa para pekerja kecil.
Awal mula keterlibatan para pekerja lokal dalam proyek KDKMP didasari oleh rasa percaya yang tinggi terhadap instansi pembina.
Arkanudin (39), seorang pemilik bengkel las asal Getap yang menanggung kehidupan empat orang anak, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menaruh kecurigaan sedikit pun saat mengambil pengerjaan borongan rangka baja dan pintu besi sejak Februari 2026 pada 63 proyek KDKMP di Lombok Tengah.
"Kami tidak menaruh kecurigaan sedikit pun karena proyek ini ditangani oleh instansi yang semboyannya pelindung rakyat, dan saya juga percaya dengan instansi tersebut. Tapi begitu memasuki bulan Juni, di mana proyek ini sedang percepatan, ujung-ujungnya kami tidak terbayar," ucap pria yang akrab disapa Arkan ini, Rabu (7/10/2026).
Diungkapkannya, dia rela mencurahkan seluruh tenaga karena meyakini proyek ini aman.
Demi mengejar target percepatan progres fisik KDKMP, para pekerja dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan fisik manusia.
Pengangkatan material baja berat dilakukan dari pagi, larut malam, hingga pukul 03.00 subuh.
Proyek-proyek lain terpaksa ditolak demi memfokuskan seluruh sumber daya pada KDKMP.
Namun, kerja keras hingga subuh dari bulan Juni hingga Oktober 2026 tersebut sama sekali tidak membuahkan pembayaran. Bagi Arkanudin, total tunggakan mencapai Rp409 juta yang mencakup hak 24 orang pekerja dan tagihan dari dua toko material.
"Uang tersebut bukan uang murni yang akan kami dapat sebagai pelaku bengkel las, tapi uang dari toko material beserta tenaga-tenaga yang kami bawa. Ada pekerja yang sampai sakit batu ginjal dan harus operasi karena pengangkatan material besi ini berat dari pagi ke pagi. Bahkan sekitar satu bulan lalu ada pekerja yang sampai bercerai dengan istrinya karena faktor ekonomi," tutur Arkan.
Untuk menutupi gaji para pekerja yang mendesak, Arkanudin terpaksa berutang ke sana-sini.
Beban semakin berat karena para pekerja dan pemilik toko material kerap mendatangi rumahnya untuk menagih.
Di sisi lain, para pekerja harus membuang biaya operasional sendiri hanya untuk menghadiri puluhan kali rapat penagihan di Lombok Tengah dan Mataram tanpa kepastian.
Dampak tak terbayarnya upah tidak hanya menghancurkan finansial, tetapi juga menggerogoti fisik dan mental pekerja di tingkat bawah.
Seorang mandor KDKMP Pengembur dan Segala Anyar, Misbah Aljawari, memberikan kesaksian memilukan mengenai krisis kesehatan parah yang dialaminya akibat stres hebat dan utang penutup gaji tukang.
Awalnya dirinya mengaku bekerja dengan sistem harian kantor, ia dipaksa berpindah ke sistem borongan oleh pihak konsultan tanpa pernah diberikan dana kasbon.
Demi membayar buruh harian, ia menutupinya menggunakan uang hasil utang dari kawan, tetangga, dan keluarga.
"Saya tidak pernah kasbon sama sekali. sehingga saya sampai begini, sakit pikiran saya. Lambung saya luka, perut saya kemarin membengkak, saya hampir kayak orang mau meninggal. Ini hasil rontgennya, saya tidak mengada-ngada, memang fakta ini nyata," ujar mandor tersebut seraya memperlihatkan hasil pemeriksaan medis.
Kondisinya begitu kritis hingga ia tidak dapat buang air besar selama lebih dari satu bulan. Dokter yang merawatnya melarangnya untuk terlalu banyak berpikir.
Karena rasa takut akan kematian di tengah kejaran utang, ia bahkan telah menitipkan pesan terakhir kepada istrinya.
"Sampai saya berpesan sama istri saya, kalau memang saya 'gimana-gimana' nanti, langsung ajak ke Pak Badrun. mintakan uang yang saya pinjam-pinjam itu melalui Pak Badrun," lanjutnya.
Kondisi ekonomi keluarganya berada di titik nadir. Bahkan dia mengaku tidak lagi mampu mengirimkan uang saku untuk anaknya yang tengah berkuliah di Jawa sejak Agustus 2026, sehingga sang anak terpaksa bekerja keras sambil menuntut ilmu.
"Anak saya yang kuliah, sejak agustus ndak pernah saya kirimkan uang, bagaimana saya mau kirimkan, bapaknya ajak berutang sana sini, beli beraspun saya masih kesulitan, dikejar penagih setiap hari, badan remuk sakit seperti ini," katanya.
Di tengah penderitaan buruh di lapangan, terjadi benang kusut perselisihan dan saling lempar tanggung jawab di tingkat manajemen dan instansi pembina.
Menurut keterangan Arkanudin, seorang pimpinan penyalur dari Bali dari instansi loreng sempat mengumpulkan para pekerja di Muhajirin sebelum kunjungan Pangdam.
Dalam pertemuan tersebut, utusan instansi loreng mengklaim bahwa dana sebesar Rp2 triliun lebih telah digelontorkan untuk proyek KDKMP di Bali, Lombok, dan NTT, serta menyebut keterlambatan terjadi akibat ulah oknum penyalur lokal.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) Lombok Tengah, Letkol Arh Mohammad Arifin dalam sesi wawancara resmi membantah keterlibatan langsung instansi militer terkait tunggakan upah ratusan pekerja pada proyek 63 KDKMP.
Menurut Dandim, pihaknya telah menyalurkan kewajiban keuangan sesuai persentase progres pembangunan 27 titik KDKMP yang ada.
"Sebenarnya itu adalah permasalahan antara konsultannya sendiri (Pak Tarjo) dengan mandor-mandornya. Kalau secara kewajiban dari Kodim, kita sudah memberikan sesuai dengan persentase pembangunan yang ada. Tapi ternyata dari konsultan ini yang mohon maaf tidak amanah," tegasnya.
Terkait kebijakan pengambilalihan (takeover) pengerjaan di 5 unit KDKMP dari mandor lama ke pihak lain, Dandim menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil semata-mata demi percepatan operasional fasilitas koperasi dan kedatangan sarana penunjang.
Pembelaan administrasi dan mediasi yang berlarut-larut tidak menyelesaikan perut lapar para buruh lokal.
Bagi pekerja kecil yang telah mengorbankan fisik dan harta, janji manis yang diulur berbulan-bulan telah meruntuhkan kepercayaan mereka terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung.
"Saya sangat percaya dengan instansi tersebut. Tapi dengan kejadian kami dilempar sana dilempar sini, saya jadi bingung kenapa semboyan 'Pelindung Rakyat' itu kami rasakan tidak melindungi kami lagi? Bahkan menganggap kami tidak penting," pungkas Arkanudin dengan nada kecewa.
Seorang pekerja lainnya Fahriadi harus menanggung krisis keuangan hebat hingga terpaksa menggadaikan barang berharga serta menjual tanah dan rumah tinggalnya akibat gaji yang menunggak selama empat bulan berturut-turut.
Hariadi mulai bekerja pada proyek KDMP Lombok Tengah sejak 10 Desember 2025. Meskipun pada awal masa kerja pembayaran upah berjalan lancar, pengerjaan proyek mengalami kemacetan pencairan dana dalam empat bulan terakhir.
Niat awal mencari nafkah justru berubah menjadi beban karena para pekerja diminta menutupi biaya operasional proyek secara mandiri.
"Niat saya bekerja di KDMP tersebut adalah mencari penghidupan di KDMP tersebut. Namun di tengah jalan kita yang menghidupi KDMP tersebut untuk bisa jalan. Kita disuruh ngutang, material, bahkan tenaga," ungkap Fahriadi.
Kondisi finansial kian terdesak tatkala dua kali momen hari raya Idulfitri berlalu tanpa adanya kejelasan pembayaran gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR).
Demi menutupi biaya operasional dan menanggulangi hak rekan-rekan pekerja pendukungnya, Fahriadi terpaksa menggadaikan sepeda motor dan melepas tanah pekarangan miliknya.
"Tadi terakhir kemarin kita sudah 4 bulan ini tidak dibayar sampai saya menjual tanah pekarangan saya untuk menanggulangi, pakan sepeda motor pun ada saya gade untuk menanggulangi teman-teman," tutur Fahriadi.
Kepala Dusun Saba Lendang, Irwan Gazali, membenarkan bahwa warganya tersebut terpaksa menjual aset pribadi bersertifikat hak milik seluas kurang lebih dua are beserta bangunan rumah yang tergolong layak huni.
"Satu arah lebih ya, kurang lebih dua area lah dengan bangunannya yang lumayanlah standar bisa dibilang layaklah untuk dihuni... Dan sekarang sayang sekali dijual dengan alasan tidak bisa menutupi atau tidak bisa menggaji karyawan seperti itu," jelas Irwan.
Selain kehilangan tempat tinggal dan modal, masalah penundaan upah ini menimbulkan dampak psikologis yang berat.
Di tengah masyarakat desa, muncul desas-desus dan prasangka buruk dari warga yang mengira Fahriadi telah menghabiskan uang proyek atau memakan gaji karyawan.
"Malu kita di kampung, dicibir dikirain kita ngabisin gaji. Padahal apalagi sampai saya jual tanah kemarin. dikirain kita yang ngabisin uang. Padahal kita benar-benar belum dibayar," keluh Fahriadi
Kadus Irwan Gazali turut mengonfirmasi adanya rumor dan tekanan sosial yang dialami warganya tersebut.
"Yang jadi omongan itu adalah omongan warga. karena menjual asetnya seperti rumah. Jadi beliau diomongkan tidak mampu membayar gaji karyawan. Sampai ada yang bilang dia makan uang. Padahal itu kan jelas karena memang harus bertanggung jawab," kata Irwan.
Fahri menyampaikan permohonan terbuka kepada para pejabat dan petinggi proyek agar segera mencairkan hak-hak pekerja yang belum terbayarkan.
"Semoga adalah hati nurani dari para petinggi-petinggi ini untuk bisa kita dibayarkan. Mungkin bagi para pejabat maupun petinggi, uang jutaan itu kecil, tapi bagi kami sangat berharga," pungkasnya.
Reporter: Syafrin Salam.
