Lombok Tengah – Dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah tengah dihadapkan pada persoalan serius. Sebanyak 107 sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), saat ini tidak memiliki kepala sekolah definitif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas dan kualitas mutu pendidikan di daerah berjuluk Tatas Tuhu Trasna tersebut.
Kekosongan jabatan kepala sekolah yang masif ini menjadi sorotan tajam, mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Menanggapi situasi ini, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, HM Mayuki, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bergerak cepat namun tetap cermat dalam mengatasi persoalan ini.
"Mudah-mudahan, dalam rangka stabilitas pendidikan kita terutama di Lombok Tengah ini (Pemda Lombok Tengah) lebih cermat melihat situasi kondisi dalam memenuhi kebutuhan (Kepala Sekolah) kita yang ada di masing-masing sekolah," ujar Mayuki.
Mayuki berharap Pemda dapat segera mengevaluasi dan menuntaskan masalah ini agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ia juga menyoroti kendala seperti kewajiban calon kepala sekolah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), yang berpotensi memakan waktu lama.
Selain itu, Mayuki mengingatkan agar Pemda tidak terburu-buru hingga melanggar aturan demi mengejar kecepatan pengisian jabatan. "Kalau memang harus dilakukan segera, ya segera dilakukan sesuai dengan ketentuan supaya kita jangan sampai dianggap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini ingin cepat tapi melanggar ketentuan yang ada," tegasnya, menekankan pentingnya kepatuhan hukum untuk menjaga kualitas pendidikan .(Redaksi).
