Lombok Tengah – Pelantikan belum lama, Anggota DPRD Loteng Fraksi PPP Muhammad Najib Daud Muhsin SH langsung pasang badan: bukan untuk konflik internal, tapi untuk reses.
“Tiang tidak tahu menahu soal konflik pelantikan. Itu urusan DPP. Tiang fokus kewajiban reses dulu,” kata Najib, Sabtu 30/5/2026.
Sikap Tegas: No Komentar Urusan DPP
Nama Najib Daud ikut terseret panasnya konflik internal PPP. Isu SK PAW, pelaporan Sahiburahban kemudian Mundur Dari Partai sejak Oktober 2024, hingga status keanggotaan Bergulir yang belum dipecat resmi oleh DPP jadi perbincangan. Tapi Najib memilih tutup mulut. “Ndak mau terlibat. Tiang mau kerja untuk rakyat,” tegasnya.
Reses Perdana: Start dari Rumah Sendiri
Reses masa sidang ketiga ini jadi langkah awal Najib. Desa Batujai, tempat ia tinggal, jadi prioritas pemetaan. Alasannya terbuka: “Suara tiang niki di beberapa dusun di Batujai hanya sedikit-sedikit.”Targetnya besar: pemerataan ke 19 dusun. Beberapa titik dekat Batujai sudah masuk radar kunjungan. Najib janji bawa aspirasi soal pemuda, pendidikan yang masih “gerabah”, sampai irigasi dan pertanian yang belum jelas jawabannya.
Tembok Anggaran: Dipotong Sejak Lalu Nursa’i Berhenti
Kerja Najib langsung dihadang realita. Intisari Mesyarakat Desa menyebut pemerataan desa belum tercapai karena efisiensi anggaran. Sejak pemberhentian Nursa’i, banyak program dipangkas.
“Anggaran reses ada di kertas, tapi pelaksanaan sekarang tidak jalan. Pembahasan serius baru dijadwalkan 2027. Artinya, 19 dusun harus sabar." Katanya.
Bayang-bayang Konflik PPP
Sementara itu, Muhammad Najib Daud Muhsin menegaskan DPP belum menerbitkan surat pemecatan. Pegang SK PAW sebagai hak prioritas DPP PPP.
Najib Daud coba misahkan panggung: kisruh biar diurus DPP, dia pilih ketuk pintu warga. Tapi dengan Efesiensi anggaran yang dipotong dan 19 dusun menunggu pemerataan, reses di Batujai ini jadi ujian pertama.||
Editor: Muhammad ROSIDI
