Murdani, S.I.P M.H Anggota DPRD Lombok Tengah Fraksi NasDem Dapil Jonggat–Pringgarata
LOMBOK TENGAH – Reses bukan sekadar serap aspirasi. Bagi Murdani, S.I.P MH, Anggota DPRD Lombok Tengah Fraksi NasDem Dapil Jonggat–Pringgarata, reses adalah ‘peta tempur’ memilah mana kebutuhan warga yang bisa dieksekusi besok pagi, mana yang harus diantar ke meja provinsi hingga pusat.
Dari hasil reses terakhir yang dirangkum media Journalntbnews.com. Murdani dan timnya menyisir 5 titik utama: Jelantik, Batu Tulis di Kecamatan Jonggat, Desa Bagu, Desa Taman Indah, dan beberapa desa lain di dapilnya. Total, terkumpul sekitar 36 usulan per reses. Dengan dua kali reses, angkanya melonjak ke 72 usulan.
Tapi Murdani realistis. Dari 72 usulan, hanya 15–20 program yang bisa benar-benar direalisasikan setelah disaring ketat. “Kita tidak mau PHP. Warga harus tahu mana yang bisa cepat, mana yang perlu perjuangan panjang,” tegasnya.
Dibagi Dua: 'Receh' yang Gerak Cepat, 'Kakap' yang Butuh Senayan
Murdani membagi usulan jadi dua keranjang besar:
Kategori : Skala Kecil,
Contoh Usulan : Lampu jalan, kipas mushola dengan harga Rp250-300 ribu, sekop, pemeliharaan kuburan, MCK, rabat gang
Jalur Penanganan : Dieksekusi cepat di luar Pokir, pakai dana kecil tanpa tunggu APBD perubahan
Skala Besar : Jembatan penghubung desa, rabat beton antar wilayah, irigasi besar, program perumahan PSPS, dam/parit.
Didorong lewat fraksi ke provinsi/pusat.
Dua Tahun ini, Pokir atau program pokok pikiran dewan hanya mampu menjangkau 10–13 titik. Sisanya? Usulan kecil seperti bantuan 31 masjid yang butuh semen akan diupayakan lewat jalur lain. Sementara program 2025 sudah diajukan, untuk 2026 masih menunggu keputusan penyerapan.
PR Sampah & Deadline 31 Maret
Isu yang terus berulang: sampah. Banyak desa di Jonggat–Pringgarata belum punya akses TPA. Warga butuh bak penampungan sementara, sambil menunggu solusi hulu-hilir jangka panjang yang masih jadi ‘PR bersama’.
Murdani menegaskan, reses kali ini difokuskan untuk perubahan anggaran 2026. Karena itu, langkah selanjutnya krusial: kumpulkan perwakilan desa, susun skala prioritas, lalu pilah mana yang bisa dibiayai segera.
“Yang belum tersalur tidak akan hilang. Kita informasikan lewat tokoh lokal bahwa usulan itu jadi tambahan untuk penyusunan berikutnya. Warga berhak tahu alurnya,” kata Murdani.
Dari lampu mushola hingga jembatan penghubung, dari kipas angin sampai irigasi besar — reses kali ini jadi bukti bahwa politik anggaran adalah seni memilih prioritas. ||
Editor: Muhammad ROSIDI
