Lombok Barat, journalntbnews.com.
Puluhan massa aksi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya FBI, CIC, LMRI, dan Ampes, menggelar menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Lobar, Selasa (27/10/2026).
Aksi ini untuk menuntut Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj Nurul Adha, segera melakukan bersih-bersih oknum di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga sebagai kroni mantan bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), pasca Operasi Tangkap tangan (OTT) KPK.
Situasi aksi sempat memanas. Harapan massa aksi untuk bisa berorasi menyampaikan aspirasinya di depan Wabup Adha tidak terpenuhi karena sedang tidak di tempat.
Ketua FBI, Syahban dalam orasinya mengungkapkan, tujuan aksi ini untuk mengingatkan kembali Wabup Lobar untuk segera bersih-bersih lingkup Pemkab Lobar, khususnya di masing-masing OPD yang disinyalir masih bercokol kroni-kroni mantan bupati LAZ.
"Kenapa bersih-bersih supaya pemerintah Lobar berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah OPD di mana terdapat kroni-kroni LAZ. Diantaranya RSUD Tripat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lobar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar. Khusus di RSUD Tripat, menurut massa aksi, para kroni yang dimaksud masih duduk di jabatan strategis.
"Dewan pengawas bila perlu diganti semua. Termasuk yang menjabat wakil direktur yang masih adiknya LAZ," tegasnya.
Kemudian di Bapenda Lobar. Kata Syahban, kantor tersebut terindikasi dijadikan sebagai wadah untuk memeras warga masyarakat. Salah satunya melalui penarikan pajak galian C yang hingga saat ini tidak jelas nominal penarikannya. Selanjutnya Dinas PUPR Lobar yang dinilai kacau balau.
Selain OPD, Syahban juga menyebut satu pejabat tinggi pratama yang diajukan sebagai calon Sekda Lobar, yaitu H Fauzan Husniadi.
Menurut dia, calon tersebut memiliki track record jabatan yang buruk berkaitan dengan permasalahan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Padang Reak Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, yang diduga masih termasuk aset daerah.
"Ini orang rekam jejaknya tidak bagus. Karena apa, terkait dengan aset Lobar. Sudah tahu itu Padang Reak aset daerah kenapa dia terbitkan IPR ke salah satu pengembang. Sampai saat ini dia tidak berani memasang di tanah itu plank pemberitahuan lokasi itu lahan Lobar," bebernya.
Ia mengecam, jika pejabat-pejabat yang dimaksud masih dipertahankan maka akan memunculkan tanda tanya serta kecurigaan besar di tengah publik, bahwa Wabup Lobar telah terjebak di dalam politik sandera para kroni-kroni LAZ.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kinerja Wabup Lobar dalam rangka menata kembali lingkup internal pemerintahan. " Jangan sampai tersandera kroni-kroni LAZ. Kalau sudah politik sandera, nggak akan berani bu bupati melakukan pergantian atau rotasi," tandasnya.
Reporter: Syafrin Salam
