Lombok Tengah,Journalntbnews Unit Pengawasan Masyarakat (Ombudsman) NTB kini sedang menelusuri informasi terkait kebijakan adanya dugaan aliran dana direktif Wakil Bupati Lombok Tengah yang diduga disalurkan kepada sejumlah oknum wartawan. Isu ini memicu Sorotan luas dan mempertanyakan transparansi Pengelolaan anggaran daerah soal kebijakannya," Tutur Ketua Ombudsman NTB kepada awak media,Minggu 8/11/2026.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dalam APBD Perubahan Tahun 2026, melalui Dinas Kesehatan dan Dinas pertanian Kabupaten Lombok Tengah, dialokasikan dana direktif yang rencananya akan diberikan kepada 10 orang wartawan, masing-masing Sebesar Rp1 juta, dengan total mencapai Rp10 juta.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Lombok Tengah sebelumnya telah membenarkan adanya alokasi dana tersebut.
Ombudsman NTB
Koordinator Umbesmen NTB Menyatakan pihaknya sedang Mendalami keabsahan dan Prosedur penyaluran dana tersebut. "Kami ingin memastikan apakah penyaluran anggaran ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, mengingat Dewan Pers telah menetapkan larangan pengalokasian APBD untuk organisasi maupun individu wartawan guna menjaga independensi pers," ujarnya.
Dewan Pers telah menetapkan larangan pemberian APBD kepada wartawan, karena dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi dan kebebasan pers sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jika pemerintah bermaksud mendukung kegiatan pers, harus melalui jalur yang transparan dan tidak melibatkan pemberian uang tunai kepada perorangan wartawan.
Didalami beberapa hal yang sedang ditelusuri antara lain:
Dasar hukum dan mekanisme Pencairan dana tersebut
Identitas pihak yang menerima dana dan besaran yang diterima oleh oknum wartawan harus jelas.
Kesesuaian dengan aturan pengelolaan keuangan daerah
Kemungkinan pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas.
Ombudsman NTB mendesak agar kasus ini ditelusuri secara terbuka dan transparan. "Jika terbukti ada penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Anggaran rakyat harus dikelola dengan jujur, tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas tujuannya," tegas koordinator Ombudsman NTB.
Hasil penelusuran ini diharapkan segera dipublikasikan agar masyarakat mengetahui kebenaran dan tidak menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Lombok Tengah.
"Sementara Kadis Pertanian PLT Zaenal Arifin mengatakan, dana Direktif Wakil Bupati untuk Pemberitaan media. "Padahal di Lombok Tengah banyak media. Jika ada riak-riak dan ribut terkait dana Direktif Wabup, Dinas Pertanian tidak akan Menyalurkan Dana tersebut.
Semestinya Wabup Adil dan Bijak Terkait Dana Direktifnya,"tutup Zaenal.
Via,percakapan whatsapp wabup lombok tengah sampaikan nanti dinas kominfo yang bicara,dan saya sudah ngomong panjang lebar dengan pihak Ombudsman,namun terkait persoalan ini mau diskusi klarifikasi terkait persoalan ini dengan cara bertemu pada jam 1 siang dan di konfirmasi lagi kurang lebih jam 1 siang minta nanti sore di Pendopo.setelah sekian lama di tunggu tidak ada respon lagi dan tidak datang di Pendopo,(menghindar).
