"Nusa Tenggara Barat (NTB), Journalntbnews.com
Forum Tenaga Honor Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar Haering dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Kegiatan ini digelar bertujuan untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait peserta non-ASN yang tergabung dalam Perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi mereka yang tidak terdaftar dalam database resmi. Hal ini disampaikan oleh perwakilan forum saat ditemui oleh media ini di Mataram pada 31 Juli 2025.
" Kami dari Forum Tenaga Honor R4 akan segera menggelar Haering, Insyaallah pada hari Senin tanggal 4 Agustus ini kami akan gedor pintu BKD Provinsi" ungkap Nasrullah selaku ketua Forum.
Nasrullah menjelaskan bahwa, konteks dan istilah R4 dalam konteks seleksi PPPK merujuk pada "Rombongan 4" atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi namun tidak terdaftar dalam sistem pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
" Kami adalah tenaga non-ASN yang berkontribusi penting namun tidak mendapatkan pengakuan resmi" kesalnya
Sementara itu Budi Sasaki, selaku Sekretaris Forum menyampaikan bahwa
dalam pertemuan Haering mendatang dengan BKD, Forum Tenaga Honor NTB akan menyampaikan beberapa tuntutan penting guna mendapatkan perhatian dan solusi terkait hak-hak peserta R4.
*Pengakuan Formal terhadap R4:* Pengakuan resmi terhadap peserta R4 sebagai tenaga yang memiliki kompetensi dan layak diperlakukan setara dengan tenaga PPPK lainnya.
*Pengangkatan PPPK Paruh Waktu:* Mendorong pengangkatan tenaga R4 menjadi PPPK dengan status paruh waktu, menjaga keberlangsungan kerja dan memberikan jaminan akan status kami.
*Pendataan dan Verifikasi Tenaga R4:* Meminta pemerintah untuk melakukan pendataan dan verifikasi yang akurat terhadap tenaga R4 agar kami mendapatkan akses terhadap program-program pemerintah yang relevan.
*Alokasi Anggaran Insentif Tetap dalam APBD:* Mengusulkan alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan insentif bagi kami (tenaga R4) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang kami berikan.
*Pelibatan Forum R4 dalam Setiap Kebijakan:* Meminta agar forum atau perwakilan R4 untuk dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan yang menyangkut tenaga honor dan PPPK, sehingga suara mereka didengar dan diperhitungkan " bebernya.
Kegiatan Haering ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menjembatani komunikasi antara tenaga non-ASN dan pemerintah daerah. Melalui tuntutan yang disampaikan, Forum Tenaga Honor berharap dapat memperjuangkan hak-hak mereka, sekaligus mendapatkan pengakuan yang layak atas kontribusi mereka dalam sektor pelayanan publik.
Dengan langkah ini, diharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk menciptakan sistem pengangkatan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakui keberadaan tenaga kerja tidak tetap, tetapi juga memberikan hak dan kesejahteraan yang setara. (RJ)
