LOMBOK TENGAH - Fraksi Persatuan Bintang Rakyat (F-PBR) DPRD Lombok Tengah menyampaikan catatan penting terhadap Rancangan APBD tahun 2027.
Pemandangan umum fraksi itu dibacakan oleh Sugiarto dalam Rapat Paripurna DPRD di Praya, Minggu, 19 Oktober 2026.
Fraksi PBR mengapresiasi Pemkab Lombok Tengah yang sudah menyampaikan Nota Keuangan APBD 2027. Namun mereka mengingatkan, APBD bukan hanya soal angka, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Untuk tahun 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,531 Triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,530 Triliun.
Terkait itu, Fraksi PBR memberikan beberapa catatan:
1. Soal Pendapatan Daerah
F-PBR minta Pemda jangan asal pasang target. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus realistis.
Caranya dengan perbaiki sistem pajak dan retribusi, data wajib pajak harus update, pelayanan digital, dan manfaatkan aset daerah yang tidur. Potensi dari pariwisata Mandalika, hotel, dan restoran juga harus dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah.
2. Soal Belanja Daerah
Belanja harus untuk kepentingan rakyat langsung, bukan hanya kegiatan seremonial. F-PBR minta fokus pada 6 hal:
• Pendidikan: Perbaiki sekolah yang rusak dan bantu siswa miskin agar tidak putus sekolah. • Kesehatan: Tingkatkan pelayanan di RS dan Puskesmas, atasi stunting, dan jamin kesehatan warga miskin. • Infrastruktur: Jangan hanya bangun di Kota dan kawasan Mandalika, tapi juga jalan desa, irigasi petani, air bersih, dan sanitasi. • UMKM: Bantu UMKM bukan hanya pelatihan, tapi juga akses modal, pemasaran, dan masuk ke rantai pasok hotel dan restoran. • Petani dan Nelayan: Pastikan pupuk, alat pertanian, dan sarana nelayan tersedia. • Kemiskinan dan Pengangguran: Bantuan harus tepat sasaran dan buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk putra daerah.
3. Pariwisata
Lombok Tengah punya Mandalika. F-PBR minta pertumbuhan wisata harus menguntungkan warga lokal, bukan hanya investor. Harus buka kerja untuk warga lokal, UMKM laku, dan jaga kebersihan serta air bersih.
4. Belanja Harus Efisien
F-PBR minta Pemda mengerem belanja perjalanan dinas, rapat di hotel, dan kegiatan seremonial yang tidak penting. Setiap rupiah harus jelas hasilnya.
Di akhir, Fraksi PBR yang diketuai Lalu Hadimi ini mengajukan 7 pertanyaan kepada Bupati untuk dijawab:
1. Strategi konkret apa untuk menaikkan PAD? 2. Bagaimana komposisi belanja operasional vs belanja modal? 3. Bagaimana cara memastikan pembangunan merata sampai ke desa? 4. Strategi menekan kemiskinan dan pengangguran? 5. Bagaimana memastikan pariwisata menguntungkan UMKM dan petani lokal? 6. Apa antisipasi jika target pendapatan tidak tercapai? 7. Bagaimana mekanisme pengawasan agar program tidak molor dan tidak boros?
Fraksi PBR menegaskan, pembahasan APBD 2027 harus cermat, terbuka, dan berpihak kepada rakyat kecil. (TOH).
