HWDI NTB: Anggaran cuma Rp147 juta tapi aksesnya bisa mandiri
PRAYA - Puluhan anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB mendatangi Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Kamis, 2 Juni 2026.
Kedatangan mereka untuk mendorong Dewan Komisi IV menganggarkan perbaikan sarana disabilitas di puskesmas.
Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni, mengatakan ada 6 puskesmas yang jadi pilot project mereka, yaitu Puskesmas Praya, Ubung, Puyung, Janapria, Kopang, dan Pengadang. Satu puskesmas, yaitu Pengadang, sudah diperbaiki oleh Pemda.
"Kita ingin mendorong Dewan itu untuk adanya anggaran untuk 5 puskesmas sisanya. Anggarannya sekitar Rp147 juta sampai Rp180 juta di semua puskesmas," kata Sri.
Anggaran itu, kata Sri, untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar teman-teman penyandang disabilitas bisa mengakses layanan kesehatan dengan mandiri.
Menurut Sri, saat ini memang sudah ada fasilitas disabilitas di beberapa tempat, tapi banyak yang belum bisa dipakai. Contohnya jalur kursi roda yang terlalu curam, sehingga pengguna kursi roda seperti dirinya masih butuh bantuan orang lain. "Jalur kursi roda ada, tapi belum tentu akses. Karena tidak desain universal, ukurannya tidak standar," ujarnya.
Hal serupa juga terjadi di kantor Bupati Lombok Tengah. Ada jalur kuning guiding block untuk teman-teman netra, tapi jalurnya hanya muter-muter di lapangan dan tidak mengarah ke ruang layanan.
"Niatnya sudah bagus, tapi tidak bisa digunakan. Jadi sia-sia. Kenapa? Karena waktu membangun tidak ada keterlibatan penyandang disabilitas," kata Sri.
Sri menegaskan, pihaknya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya meminta pemerintah lebih maksimal melibatkan disabilitas saat membangun fasilitas.
"Fasilitas itu ada tapi belum maksimal untuk digunakan. Kami minta perubahannya di puskesmas dulu, supaya teman-teman bisa mengakses layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas, dengan mandiri," tutupnya.
DPRD Loteng Tampung Aspirasi Disabilitas: "Maaf Kalau Pelayanan Belum Baik, Ini Jadi Catatan Kami"
Komisi IV DPRD Lombok Tengah menampung semua aspirasi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, saat audiensi di ruang Komisi IV lantai 2 DPRD Loteng, Kamis, 2 Juni 2026.
Anggota Komisi IV, Hermandi, yang menerima hearing rekan-rekan disabilitas, menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas pelayanan yang belum maksimal.
"Mudah-mudahan diberkati Allah dan semoga mereka semua ini menjadi yang lebih baik. Amin," kata Hermandi menutup pertemuan.
Ia mengatakan semua masukan dari HWDI, mulai dari akses puskesmas ramah disabilitas, layanan BPJS, hingga data bantuan sosial DTKS, sudah dicatat oleh sekretariat.
"Kurang lebihnya nanti semuanya sudah disimpulkan oleh sekretariat, dan ini akan menjadi aspek kita juga ke depan," ujarnya.
Hermandi juga menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada para pendamping dan organisasi disabilitas yang hadir.
"Saya mohon maaf terutama dari Fitra, Ferduni, HWDI. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, supaya teman-teman bisa dapat pelayanan yang lebih baik," katanya.
Ia berharap pertemuan ini bukan yang terakhir, dan aspirasi soal 5 puskesmas pilot project di Loteng bisa ditindaklanjuti bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. || Editor: Muhammad ROSIDI
