Praya - Fraksi NasDem DPRD Kabupaten
Lombok Tengah menyampaikan 7 catatan penting terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Senin 19 Oktober 2026. Pemandangan umum tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi NasDem, Muhamat Saleh.
Dalam pidatonya, Fraksi NasDem pertama-tama mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-81 untuk Kabupaten Lombok Tengah.
Fraksi NasDem kemudian menyoroti gelaran MotoGP 2026 di Mandalika. Informasi yang beredar menyebut perputaran ekonomi dari event itu mencapai Rp 5 triliun. Angka itu dinilai fantastis dan membuat ekspektasi besar masyarakat. "Tapi sampai hari ini kita belum mendengar laporan jelas dari pemerintah, seperti apa dampak MotoGP itu untuk ekonomi dan pembangunan daerah," ujar Muhamat Saleh dalam sidang.
Berikut rangkuman 7 poin sorotan Fraksi NasDem:
1. Desa Tersendat karena Dana Desa Dipangkas
Pembangunan di desa melambat karena pemangkasan Dana Desa yang cukup besar. Padahal kemajuan Lombok Tengah ada di desa. Fraksi NasDem meminta APBD 2027 memberi atensi lebih ke desa dan mendorong potensi PADes. Momentum Pilkades dan Pemilihan BPD serentak 2026 diminta jadi gerbang perbaikan desa.
2. Minta Perbup Pilkades Direvisi
Lombok Tengah sedang menggelar Pilkades serentak di lebih dari setengah jumlah desa. Fraksi NasDem menilai banyak kerancuan aturan karena Perbup yang ada tidak mengakomodir situasi di lapangan. Ia meminta Perbup Pilkades di-review dan direvisi untuk Pilkades berikutnya tahun 2028, dengan melibatkan KPU, Bawaslu, dan masyarakat.
3. Jalan Rusak Jadi Keluhan Utama
Soal infrastruktur jalan masih jadi protes terbesar saat reses. Fraksi NasDem memahami keterbatasan fiskal daerah, namun meminta pemerintah memprioritaskan perawatan dan perbaikan jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan.
4. Tata Kota Praya dan Masalah Sampah
Fraksi NasDem menyinggung sindiran bahwa Lombok Tengah tidak cocok jadi tempat karnaval MotoGP. Menurutnya itu kritik soal cara merawat kota. Ibu kota Praya masih bermasalah dengan tata ruang, sampah, dan banjir yang hanya dibahas saat musim hujan. Praya harus mendapat perhatian khusus sebagai etalase daerah.
5. Soal Pengangguran dan Lapangan Kerja
Fraksi NasDem mengapresiasi langkah Job Fair yang dilakukan pemerintah, tapi meminta langkah yang lebih konkret. Jika benar 10 ribu warga Lombok Tengah jadi pekerja migran tiap tahun, artinya lapangan kerja di daerah belum cukup. Fraksi NasDem mendukung semangat Bupati "Lahir di sini, maka makan juga harus di sini" untuk membuka lapangan kerja lokal.
6. PAD Naik 22,99 Persen, Maksimalkan Retribusi Parkir
Fraksi NasDem mengapresiasi kenaikan PAD tahun 2026 yang sudah mencapai 22,99 persen. Potensi yang diminta untuk dimaksimalkan adalah retribusi parkir. Dengan naiknya status Dinas Perhubungan ke tipe B, pemerintah didorong membentuk UPT khusus parkir satu pintu agar PAD lebih maksimal..
7. Perda Sudah Ada, Perbup Belum Ada
Banyak Perda sudah disahkan DPRD bersama pemerintah, tapi belum bisa jalan karena Perbup sebagai juknis belum dikeluarkan. Contohnya Perda tentang Fasilitasi Pesantren. Fraksi NasDem mendorong pemerintah segera mereview dan menerbitkan Perbup agar Perda bisa memberi kepastian hukum dan menyumbang PAD.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda, para Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa se-Lombok Tengah.(TOH).
