PRAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan setuju Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Persetujuan itu disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna DPRD, Senin 19 Oktober 2026 di Aula Gedung DPRD Lombok Tengah. Pemandangan umum dibacakan oleh juru bicara fraksi, Bq. Fatmawati, SE.
Dalam pidatonya, Fraksi Golkar terlebih dahulu menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Golkar berharap cita-cita MASMIRAH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Fraksi Golkar juga menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya ulama kharismatik Lombok Tengah, TGH. Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin atau yang dikenal Datoq Bagu.
Terkait APBD 2027, Fraksi Golkar menilai 5 prioritas pembangunan dalam RKPD 2027 dengan tema "Penguatan Transformasi Masmirah" sudah sesuai harapan masyarakat. Lima prioritas itu adalah:
1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
4. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
5. Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Menurut Golkar, yang terpenting bukan hanya slogan, tapi bagaimana 5 prioritas itu bisa benar-benar dirasakan warga. Sehingga tidak ada lagi warga Lombok Tengah yang jadi penonton di daerah sendiri, tidak ada pejabat yang tidak sesuai keahlian, tidak ada kesenjangan ekonomi, serta tidak ada kesenjangan pembangunan antara wilayah Utara-Selatan dan Timur-Barat.
Fraksi Golkar juga menyoroti wacana pembangunan sarana peribadatan lintas agama di Kawasan KEK Mandalika. Golkar mendukung wacana tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
"Yang paling utama adalah pembangunan yang strategis dan membawa dampak ekonomi, yaitu kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih. Karena itu kebutuhan sehari-hari, bukan mingguan atau tahunan," ujar Fatmawati.
Fraksi Golkar berharap masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bijak dalam merencanakan pembangunan di Lombok Tengah.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, para kepala OPD, camat, direktur BUMD, dan undangan lainnya. (TOH).
