Rapat Paripurna ke-15 dipimpin Lalu Ramdan, dihadiri Bupati Fathul Bahri
PRAYA – Senin, 6 Juli 2026 kemarin, gedung DPRD Lombok Tengah rame. Rapat Paripurna ke-15 digelar. Agendanya penting: mau ngesahin laporan pertanggungjawaban uang daerah tahun 2025.
Rapat dibuka Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan, S.Ag. dengan baca basmalah. Hadir lengkap Bupati H. Lalu Fathul Bahri, Wakil Bupati Dr. H. M. Nursiah, Sekda, para kepala OPD, camat, direktur RSUD Praya, sampai rekan-rekan pers.
Awalnya ada tiga agenda. Tapi sebelum mulai, Sekretaris Dewan Suhadi Kana, S.Sos., MH bacakan surat dari BKAD nomor 00015/332/BKAD/2026. Isinya minta tunda. Jadi, penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2027 belum bisa hari ini. Ditunda dulu, dijadwal ulang Senin depan, tanggal 14 Juli 2026.
"Setuju perubahan jadwal?" tanya pimpinan sidang. Semua anggota dewan jawab kompak: "SETUJU!" Tok.. tok.. tok.. palu diketok. Agenda lanjut ke yang paling penting: laporan Badan Anggaran soal Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Juru bicara Banggar naik, jelasin hasil pembahasan bareng TAPD. Intinya, laporan keuangan Pemkab Loteng tahun 2025 sudah diperiksa BPK dan sudah sesuai aturan. Setelah itu pimpinan sidang nanya lagi: "Apakah Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bisa disetujui jadi Perda?"
Semua fraksi — dari Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PPP, Nasdem, Demokrat, Amanat Perjuangan Rakyat, sampai Persatuan Bintang Rakyat — jawab bareng: "SETUJU!"
Palu diketok tiga kali lagi. Sah.
Terakhir, Bupati Fathul Bahri naik mimbar kasih pendapat akhir. Beliau ucap terima kasih ke DPRD yang sudah bahas cepat dan teliti. Setelah itu, Ketua DPRD dan Bupati tanda tangan berita acara persetujuan bersama.
Dengan ini, LPJ APBD 2025 resmi jadi Perda. Sementara untuk rencana anggaran 2027, warga Loteng harap sabar, nunggu tanggal 14 Juli nanti.
Editor: Muhammad ROSIDI
